Tahun 2012 menjadi tahun musibah bagi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Di awal tahun, kita sudah dikagetkan dengan berita runtuhnya beberapa bangunan di sport center Hambalang, yang permasalahannya berlanjut hingga akhir tahun, termasuk realisasi pelaksanaan APBN TA 2012 yang jauh dari kesepakatan.

Demikian ditegaskan anggota Komisi X Zulfadhli pada Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR Syamsul Bahri, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/2) siang.

Pada kesempatan yang sama, Jefirstson Riwu Kore juga menegaskan bahwa Kemenpora memiliki tugas yang berat di tahun 2013 ini. Jefirstson meminta Kemenpora untuk bekerja lebih keras lagi.

Total pagu anggaran DIPA Kemenpora TA 2012 sebesar Rp. 1,7 triliun, namun hanya terserap sebanyak Rp. 941 miliar, atau hanya 53,31%. Sedangkan sisa dana sebanyak 824 miliar atau 46,69% masih diblokir oleh Kementerian Keuangan.

“Angka penyerapan yang hanya 53% itu memiliki tanggung jawab yang besar agar ke depannya dapat terserap maksimal. Kemenpora harus action secara maksimal,” tambah Jefirstson.

Komisi X juga menyoroti mengenai DIPA 2012 yang diajukan oleh Kemenpora yang mengalami revisi hingga 5 kali. Komisi X mempertanyakan apakah Kemenpora tidak melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Komisi X. Diharapkan Kemenpora dapat mengklarifikasi permasalahan DIPA ini ke Komisi X, termasuk bukti-bukti apakah Revisi DIPA ini melalui persetujuan Komisi X DPR.

Menyinggung soal tindak lanjut Iktisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester (Hapsem) I Tahun 2012, Kemenpora mengaku  belum menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tersebut. Padahal, Komisi X sudah mendapatkan laporan itu dari BPK, dan terdapat 48 temuan dari BPK.

Komisi X DPR menyayangkan mengenai Hapsem yang belum diterima Kemenpora. Komisi X meminta Kementerian yang dipimpin oleh Roy Suryo ini melakukan penelusuran mengenai laporan Hapsem yang belum diterima tersebut, sehingga pada rapat kerja berikutnya dapat dibahas tindak lanjut Hapsem itu dengan Komisi X.

“Kemenpora juga harus membuat pelatihan yang yang berefek pada masyarakat luas. Jangan sampai hanya diberi pelatihan, namun tidak ada tindak lanjutnya. Misalnya tidak ada modal ataupun sarana prasarana untuk menjalankan hasil pelatihan tersebut,” saran Reni Marlinawati.

Selain evaluasi pelaksanaan APBN TA 2012 dan Hapsem BPK RI TA 2012, rapat kerja ini juga membahas persiapan pelaksanaan APBN TA 2013 yang berkaitan dengan administrasi.

“Kemenpora sangat mengharapkan dukungan Komisi X untuk memgkan usulan tambahan anggaran Kemenpora TA 2013 pada APBN-P tahun 2013,” harap Roy Suryo. (sf, spy), foto : wy/parle/hr.